#Sejarah
Bisa jadi yang diucapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu benar. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Supersemar? Surat sakti yang menandai pergantian rezim Sukarno ke Orde Baru itu memang mandraguna lantaran sampai saat ini belum terungkap fakta kebenarannya.
Semakin sering berusaha dikuak, persoalan Surat Perintah 11 Maret 1966 itu justru kian kompleks. Dari dua versi yang semula diperdebatkan, Supersemar sekarang sudah “beranak” lagi menjadi tiga versi, atau empat, bahkan lima?
Ragam Versi Surat Sakti
Inti dari Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Sukarno yang ditandatangani tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu, salah satunya karena dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Fakta penerapannya memang sangat fatal. Terlepas dari segala kepentingan dan “kesaksian” dari sejumlah pihak yang kemudian disangkal atau muncul “kesaksian” lainnya dan lantas berbantah klaim, Soeharto memakai Supersemar untuk “mengamankan” jalannya pemerintahan.
Supersemar pun difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil-alih pucuk pimpinan negara dari Sukarno. Inilah sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari tiga dekade lamanya, dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi.
Yang menjadi persoalan, Supersemar tidak hanya ada satu versi saja sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti: apakah sekadar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini.
